Fraksi Gerindra DPRD Medan Ingatkan Wali Kota, APBD Harus Tepat Sasaran
Noktahsumutcom
Fraksi Gerindra DPRD Medan Ingatkan Wali Kota, APBD Harus Tepat Sasaran
Dame Duma noktahsumutcom
Temukan lebih banyak
Laporan bisnis
Panduan investasi kripto
Baca Berita
NEWS
Berita
Analisadaily.com, Medan — Fraksi Partai Gerindra DPRD Medan mengingatkan Pemko Medan agar menggunakan dana APBD benar benar tepat sasaran bagi penerima manfaat dan skala prioritas. Dana APBD sebagai uang rakyat wajib dipertanggungjawabkan kembali kepada rakyat dalam bentuk pelayanan dan pembangunan serta dapat menjawab persoalan nyata di Kota Medan.
“APBD bukan sekadar dokumen administratif, bukan sekadar kumpulan angka, dan bukan pula sekadar formalitas tahunan antara eksekutif dan legislatif. APBD adalah instrumen politik anggaran, APBD adalah wajah keberpihakan pemerintah kepada rakyatnya,” ujar anggota DPRD Medan dari Fraksi Gerindra Dame Duma Sari Hutagalung dalam pemandangan umum terhadap Rancangan APBD Kota Medan TA 2027 di Rapat Paripurna yang digelar di DPRD Medan, Senin (5/10/2026) yang dalam rapat tersebut dipimpin Ketua DPRD Medan Drs Wong Cun Sen didampingi Wakil Ketua DPRD Medan Hj Sri Rezeki, H Zulkarnaen S Kom dan Hadi Suhendra dan turut dihadiri Wali Kota Medan Rico Tri Putra Waas dan para pimpinan OPD Pemko Medan.
Temukan lebih banyak
Baca Koran Harian
Berita nasional terkini
Layanan berita online
Berlangganan koran digital
Iklan otomotif
06 Okt 2026 13:29 WIB
Rico Waas Hadiri Paripurna APBD Medan 2027
29 Sep 2026 21:53 WIB
Setujui P–APBD Medan 2026 Rp 7,7 Triliun Lebih, F–PDI Perjuangan Kritik Silpa 2025 Rp592,39 Miliar
Pembahasan APBD 2027, lanjut Duma, jangan hanya terjebak pada pertanyaan berapa anggarannya, tetapi harus lebih jauh, mengapa anggarannya sebesar itu, apa dasar perhitungannya, apa hasil yang ditargetkan, siapa yang menerima manfaat, dan apa ukuran keberhasilannya.
Untuk itu, APBD jangan hanya susun ulang angka pendapatan diproyeksikan Rp 6,98 triliun, belanja Rp 7,16 triliun, pembiayaan Rp 175 miliar. Fraksi Gerindra minta dasar rasional penetapan struktur APBD dijelaskan, kenapa ruang fiskal berubah, apakah karena efisiensi, kebijakan transfer, atau OPD tidak mampu realisasikan anggaran.
Begitu juga target PAD jangan jual optimisme, Gerindra menilai target pendapatan jangan dibuat terlalu rendah biar mudah dicapai, dan jangan terlalu tinggi tanpa dasar hanya biar APBD terlihat sehat. “Itu menjual optimisme di atas kertas. Gerindra minta potensi PAD riil dibuka, termasuk piutang pajak belum tertagih, potensi reklame, parkir, hotel, restoran, hiburan, PBB-P2, BPHTB, dan kontribusi digitalisasi,” ujarnya(srisahati)