DPRD Medan Ingatkan Pelantikan 69 Pejabat Jangan Jadi Ajang Bagi Jabatan, Fokus pada Hasil NyataRingkasan Terstruktur dan Terperinci
Medan, Noktahssumuut com – Sorotan terhadap Pelantikan 69 Pejabat Pemko Medan
Sekretaris Komisi I DPRD Kota Medan, Syaiful Ramadhan, menyoroti pelantikan 69 pejabat yang dilakukan oleh Wali Kota Medan. Kamis, 19 Juni 2026
Ia menegaskan bahwa mutasi dan promosi jabatan tidak boleh sekadar menjadi pembagian posisi, tetapi harus diarahkan untuk memperkuat kinerja pemerintahan dan kualitas pelayanan publik.
Kompetensi Harus Menjadi Dasar Penempatan Jabatan
Menurut Syaiful, pejabat yang dilantik wajib:
Memiliki kompetensi sesuai bidangnya.
Memahami tugas pokok dan fungsi (tupoksi).
Menguasai kondisi wilayah kerja.
Mampu menyelesaikan persoalan masyarakat secara nyata.
Ia mengingatkan bahwa pelantikan tidak boleh berhenti pada seremoni administratif.
DPRD Menilai Perubahan Belum Terlihat Signifikan
Syaiful menilai masyarakat belum merasakan perubahan yang cukup berarti, baik dari:
Pembangunan fisik kota.
Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
Artinya, pergantian pejabat belum sepenuhnya tercermin menjadi perubahan yang dirasakan warga.
Persoalan Klasik Kota Medan Masih Menjadi Keluhan
Beberapa masalah yang dinilai masih dominan:
Genangan air di banyak titik saat hujan.
Tingginya tingkat kriminalitas.
Pelayanan publik yang belum optimal.
Tata kelola parkir yang masih semrawut.
Pelayanan kesehatan di sejumlah puskesmas yang dinilai belum memuaskan.
Menurutnya, kondisi ini menunjukkan masih banyak pekerjaan rumah bagi Pemko Medan.
Kritik terhadap Besarnya SiLPA Rp500 Miliar
Syaiful juga menyinggung Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Wali Kota Medan Tahun Anggaran 2025 yang mencatat:
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA): sekitar Rp500 miliar.
Ia menilai angka tersebut menjadi sinyal bahwa:
Penyerapan anggaran belum maksimal.
Program pembangunan belum berjalan optimal.
Evaluasi menyeluruh diperlukan agar pemerintahan tidak berjalan di tempat.
Jabatan adalah amanah, bukan hadiah politik.
Pelantikan harus melahirkan kinerja, bukan sekadar rotasi nama.
Kompetensi lebih penting daripada kedekatan.
Pejabat yang tepat menentukan kualitas pelayanan publik.
Masyarakat menilai hasil, bukan seremoni.
Ukuran keberhasilan ada pada perubahan yang dirasakan warga.
Persoalan lama tidak boleh menjadi kebiasaan baru.
Genangan, kriminalitas, dan layanan buruk harus diselesaikan.
Anggaran besar harus menghasilkan dampak besar.
SiLPA tinggi menunjukkan ruang perbaikan dalam eksekusi program.
Profesionalisme pejabat menentukan kepercayaan publik.
Kepercayaan masyarakat dibangun lewat pelayanan yang konsisten.
Yang dibutuhkan warga adalah perubahan nyata.
Bukan sekadar pergantian jabatan, tetapi solusi yang hadir di kehidupan sehari-hari.
Syaiful Ramadhan mendoakan semoga pelantikan 69 pejabat di Pemko Medan menjadi momentum percepatan pembangunan dan perbaikan layanan publik.(srisahati))
Ukurannya bukan jumlah pejabat yang dilantik, tetapi seberapa cepat warga merasakan perubahan nyata.
(Wilfried Hutabarat)