Reformasi Polri Bukan Solusi: Retorika Politik, Kesalahan Oknum, dan Harga Netralitas
Medan, NoktahsumutcomWacana reformasi Polri kembali digoreng di ruang publik. Namun, Ketua Umum Gema Santri Nusa KH. Akhmad Khambali, SE, MM menegaskan: “Reformasi Polri bukan solusi, yang salah adalah cara berpikir kita.”
Menurutnya, publik kerap terjebak pada sentimen dan kebencian akibat ulah oknum polisi, lalu melampiaskannya kepada institusi. “Kalau kesalahan dilakukan individu, jangan institusi yang dihukum. Pemikiran seperti ini yang harus direformasi,” ujarnya tegas di Medan. Senin, 15 September 2025.
Jangan Serahkan Polri ke Jabatan Politis
Kyai Khambali mengingatkan bahwa dalam sistem presidensial, Polri berada di bawah kendali Presiden sebagai pimpinan sipil tertinggi. Menurutnya, posisi ini justru menjamin netralitas Polri.
“Memindahkan Polri ke kementerian hanya membuka ruang intervensi politik lebih besar, karena kementerian adalah jabatan politis. Itu justru bahaya,” tegasnya.
Solusi yang nyata, menurutnya, bukan bongkar struktur kelembagaan, melainkan memperkuat fungsi pengawasan. “Divisi Propam bisa diperkuat, Kompolnas bisa dioptimalkan. Rekrutmen harus diperbaiki, pelatihan aparat diarahkan ke etika dan pelayanan cepat. Semua itu bisa dilakukan tanpa merusak struktur,” ujar Kyai Khambali, pelaku Reformasi 1998 sekaligus pengasuh Ponpes Wirausaha Ahlul Kirom.
Prestasi Tak Bisa Dihapus oleh Kesalahan Oknum
Kyai Khambali menilai ada tarik-menarik kepentingan. Publik mendesak Polri berubah cepat, tetapi di sisi lain, Polri sudah mencatat banyak prestasi dalam menjaga stabilitas keamanan.
“Polri memang sering disorot karena kasus represifitas, dugaan pelanggaran HAM, dan perilaku oknum koruptif. Tapi apakah itu cukup untuk mengganti sistem? Atau sekadar retorika politik para pemangku kepentingan?” tanyanya lantang.
Ia menegaskan, Polri sudah bertransformasi lewat program Presisi dan pendekatan humanis. “Jangan karena satu kesalahan, semua prestasi dihapus. Itu tidak adil,” tegasnya.
Polisi Jadi Tameng Politik, Pejabat Hilang
Kyai Khambali juga menyindir keras pola politik di negeri ini. Menurutnya, polisi kerap menjadi “tameng” kegagalan komunikasi antara DPR dan rakyat. “Ketika benturan terjadi di lapangan, polisi yang berhadapan langsung. Sementara pejabat politik yang mestinya bertanggung jawab justru menghilang,” katanya.
Ia tetap mendorong adanya perbaikan fundamental tanpa harus merombak institusi. Nilai-nilai HAM, menurutnya, wajib masuk dalam kurikulum pendidikan Polri.
“Yang kita butuhkan bukan reformasi Polri, tapi penguatan netralitas, etika, dan prestasi. Ingat itu!” tutup Kyai Khambali, Sang Inisiator InsanPreneur.(srisahati