Laporan Reses DPRD Medan Dapil 1 Didominasi Masalah Drainase dan Bansos
Medan (Noktahsumut.comPersoalan Jalan, drainase dan bantuan sosial (Bansos) paling banyak dikeluhkan masyarakat se Daerah Pemilihan Medan 1 yang meliput Kecamatan Medan Baru, Medan Petisah, Medan Barat dan Medan Helvetia pada reses III tahun 2024, yang disampaikan pada rapat paripurna DPRD
Medan, Senin (6/1/2025). Dari 16 instansi Pemko dan satu masalah Kamtibmas, persoalan di Dinas PU dan Sosialmpaling banyak dikeluhkan warga.Di Dinas PU yang sekarang bernama Dinas Sumber Daya Air, Bona Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) ada 62 keluhan yang disampaikan warga ketika reses dilaksanakan di Dapil ini. Sedangkan untuk Dinas Sosial ada 45 keluhan. Anggota DPRD Medan periode 2024-2029 yang duduk dari Dapil Medan 1 ini adalah: Antonius Devolis Tumanggor,
Dame Duma Sari Hutagalung, Dr Lily, MBA, MH, H Rajudin Sagala, Renville P Napitupulu, Reza Phalevi Lubis dan Robi Barus.
Pada paripurna laporan reses ini dipimpin Ketua DPRD Medan Wong Chun Sen didampingi Wakil Ketua Rajudin Sagala, Zulkarnain dan Adi Suhendra. Untukmlaporan reses se Dapil 1 dibacakan Dr Lily, MBA. MH. Dari laporannya untuk Dinas SDABMBK, warga banyak mengeluhkan soal drainase.
Dari 62 item keluhan masyarakat, 90 persen mengenai parit/drainase, 10 persen mengenai jalan berlubang. Persoalan yang dikemukakan masyarakat saat reses adalah tentang banjir dan berkaitan erat dengan drainase yang tumpat. “Hujan sebentar saja sudah banjir, mohon pengorekan parit dan perbaikan drainase untuk mengurangi banjir,” kata Lily menyampaikan kelurahan masyarakat dalam laporan yang dibacakannya.
Terkait bantuan sosial, ada 45 keluhan yang disampaikan masyarakat kepada 7anggota DPRD Medan dari Dapil Medan 1. Ada warga mengeluh, rumahnya sudah ditempel stiker sebagai tanda warga kurang mampu oleh pihak Dinas Sosial Pemko Medan, tapi bantuan sosial tersebut tidak kunjung datang.
Selain itu banyak warga kurang mampu yang kehidupannya sebagai pemulung dan rumah mengontrak tapi tidak terdaftar sebagai penerima bansos. Ada juga warga lansia kurang mampu, butuh bansos tapi tidak tahu bagaimana cara mendaftarkan sebagai penerima bansos.
“Belum lagi permohonan bantuan anak sekolah, bantuan bantuan kami palsu dan kursi roda bagi warga disabilitas, BPJS Kesehatan gratis dan lainnya. Padahal mereka sudah terdaftar di Data Detail Kesejahteraan Sosial (DTKS) tapi belum juga mendapat bantuan,” terang politisi PDI Perjuangan ini.
Dari banyak keluhan tersebut, Anggita DPRD Medan sw Dapil Medan 1 menyimpulkan, permasalahan dalam reses ini menjadi masukan dalam merumuskan oerencanaan pembangunan.
“Meski tidak semua usulan bisa langsung diakomodir, kami berharap pemko melalui Bappeda dapat menentukan skala prioritas demi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” terang (srisahati)