DPRD Medan Siap Jembatani Keluhan Warga Jalan Air Bersih Soal Air Mati Setiap Hari
MEDAN-Anggota DPRD Kota Medan Fraksi Partai Golkar, M Rizki Nugraha SE, mengaku siap untuk menjembatani keluhan warga Jalan Air Bersih, Gg Tapian Nauli, Kecamatan Medan Kota akan buruknya pelayanan PDAM Tirtanadi di kawasan tersebut.
Kesiapan itu disampaikan Rizki Nugraha SE saat mengelar Reses Masa Sidang I Tahun Sidang ke-IV, Tahun Anggaran 2023 di Jalan Saudara Gg Taput, Kelurahan Sudirejo II, Kecamatan Medan Kota, Sabtu (11/2/2023).Bagikan A- A+ Bisnis.“Begitu ada peristiwa, kita minta polisi segera melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap para pelaku begal.Rakabuming Raka disebut tidak berkoordinasi atau berkomunikasi soal kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 2023 dengan DPRD Solo.
Hal itu ditegaskan Rizki setelah mendengar keluhan warga yang mengaku bahwa setiap harinya air yang mengalir ke rumah-rumah sangat terbatas atau hanya mengalir pada jam-jam tertentu, sehingga sangat menggangu warga saat beraktifitas di rumah.“Saya akan mencoba untuk jembatani keluhan soal pelayanan PDAM Tirtanadi.
Penetapan zona merah tersebut ditujukan agar lokasi HBKB steril dari pedagang.Masalah ketersediaan ari bersih ini memang sangat vital, sehingga masyarakat harus mendapatkan pelayanan yang maksimal,” ucap Rizki Nugraha.
Dan yang paling penting, kata Robi, guna mengantisipasi aksi begal, polisi juga untuk menurunkan para bintara polisi yang baru lulus untuk diperbantukan dalam melakukan patroli sejak malam hingga pagi hari.
Pada kegiatan yang turut dihadiri perwakilan Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Medan Samuel, Kadi Trantib Kecamatan Medan Kota Syafrizal, Lurah Sudirejo II Irawadi, dan Relationship Officer ataupun Pemberi Informasi Langsung BPJS Kesehatan Cabang Kota Medan Fery Oliver, Rizki mengatakan bahwa ketersediaan air bersih memang sangat dibutuhkan masyarakat, sehingga pasokan air bersih ke rumah-rumah warga tidak boleh terganggu.Keputusan ini diambil setelah digelar rapat evaluasi mingguan HBKB Sudirman-Thamrin yang diikuti oleh Satuan Polisi Pamong Praja DKI Jakarta, Dinas PPKUKM, serta Dinas Lingkungan Hidup (KLH) Provinsi DKI Jakarta..Akan tetapi, Budi menyayangkan kebijakan tersebut tidak dikomunikasikan dengan DPRD.(Sri)