DPRD Medan Minta Data Penerima Bansos Dievaluasi

MEDAN NoktahsumutcomBantuan sosial dari pemerintah melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Langsung Tunai Sementara Kesejahteraan Rakyat (BLTS Kesra) yang kerap tidak tepat sasaran menjadi perhatian serius Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Medan H Zulkarnaen SKM.

Politisi Partai Garakan Indoneia Raya (Gerindra) inipun minta data penerima bantuan supaya dievaluasi secara menyeluruh.

“Kepada Kepala Lingkungan (Kepling) coba perbaiki data penerima bantuan agar tepat sasaran dengan skala prioritas,” ujar Zulkarnaen kepada wartawan di Medan, Jumat (7/11/2025).

Dikatakan Zulkarnaen, untuk perbaikan data itu sangat dimungkinkan, diharapkan Kepling dan Lurah supaya bekerjasama.

“Karena data awal semuanya dari Kepling lalu meneruskan ke Kelurahan hingga Data Sistem Nasional,” kata Zulkarnaen.

Kepada Kepling dan Lurah supaya bekerja profesional dan pakai hati nurani. Jangan karena family lantas dimasukkan peserta penerima bansos pada hal masih tergolong ekonomi mapan.

Sementara masih banyak warga yang paling miskin tidak pernah mendapat bantuan. Jabatan itu amanah maka harus difungsikan dengan benar.

“Mari kita benahi pelan pelan sistem penerima bansos agar penerima yang paling membutuhkan,”ajaknya.

Dikatakan Zulkarnaen, Kepling sebagai ujung tombak dan perpanjangan tangan Walikota Medan di tengah masyarakat harus menjalankan seluruh program ini dengan baik.

Memang lanjut Zulkarnaen, dari 200 ribu warga Medan yang prasejahtera, hanya 8 ribu yang sudah mendapat bantuan.

Untuk mensiasati hal itu, Pemko Medan pada tahun 2026 mendatang telah berencana memberikan bantuan Medan makmur. Dan bantuan dimaksud diperuntukkan bagi warga yang tidak terdaftar di PKH.

Pada kesempatan itu, Zulkarnaen berharap kepada masyarakat yang prasejahtera dan ingin mendapatkan bantuan agar proaktif ikut setiap ada kegiatan Musyawarah Kelurahan (srisahati)