DPD IMM Sumut Sampaikan Evaluasi Kepada Pemerintah, Kesiapan dan Respons Bencana Lemah

Noktahsumut.com, MEDAN

Kritik tajam kembali datang dari kalangan organisasi kepemudaan. Sekretaris DPD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Sumatera Utara (Sumut), Ridwan Hamid Sitompul, menyoroti lemahnya kinerja pemerintah pusat maupun daerah di penanggulangan bencana di Sumatera Utara.

Menurutnya, pemerintah belum menunjukkan keseriusan yang memadai untuk membangun sistem mitigasi dan kesiapsiagaan bencana.

Lanjut Ridwan, bahwa penanggulangan bencana di Sumut cenderung lamban, terutama dalam hal pemenuhan peralatan juga kendaraan operasional, serta minimnya peralatan menjadi indikator bahwa pemerintah belum benar-benar menempatkan isu kebencanaan sebagai prioritas utama.

“Peralatan Penanggulangan Bencana maupun kendaraan operasional di Sumut masih sangat minim. Anggaran yang dialokasikan melalui belanja modal APBD tidak sebanding dengan kebutuhan di lapangan.

Hla ini telah menunjukkan ketidakseriusan pemerintah dalam menghadapi ancaman bencana yang semakin meningkat,” kritik Ridwan, Minggu (30/1/2025)

Ia mengutip laporan BNPB yang menunjukkan bahwa Peralatan Penanggulangan Bencana di Sumatera utara masih tergolong kurang optimal, baik dari jumlah maupun kualitas. Padahal, Sumatera Utara termasuk dalam 10 besar provinsi dengan indeks risiko bencana tertinggi di Indonesia, berdasarkan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (Renas PB) BNPB 2025–2029, terangnya.

Dengan posisi risiko besar itu, penanggulangan bencana di Sumut seharusnya dilakukan secara cepat, terukur, serta berkesinambungan. Namun, hal itu belum terlihat dalam praktik di lapangan.

“Kalau kita lihat, bencana alam dari tahun ke tahun makin parah. Seharusnya pemerintah memperkuat upaya preventif serta mengoptimalkan seluruh perangkat penanggulangan. Tanpa kesiapan peralatan dan kendaraan operasional, respon cepat di lapangan mustahil tercapai,” tegasnya.

Ridwan menekankan bahwa upaya preventif seperti pemberantasan illegal logging dan pengetatan izin usaha pertambangan (IUP) harus menjadi agenda utama pemerintah.

“Kalau pemerintah pusat hingga daerah benar-benar punya cinta terhadap tanah air, tentu mereka akan serius menjaga alam ini untuk anak cucu kita. Penertiban izin, pemberantasan illegal logging, serta peningkatan kesiapan peralatan adalah langkah yang wajib dilaksanakan,” tambahnya.

Berharap pemerintah segera mengevaluasi kebijakan anggaran dan memperkuat koordinasi lintas lembaga agar penanggulangan bencana di Sumatera Utara tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif yang berorientasi pada pencegahan jangka panjang, harapnya. (JBR/15)