Uncategorized

Bupati Samosir Hadiri Acara Konsultasi Publik RKPD Provsu Tahun 2027

Notahsumut.com, SAMOSIR

Bupati Samosir Vandiko Timotius Gultom didampingi Kaban Bapperida, hadiri Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara (Provsu) Tahun 2027.

Konsultasi Publik RKPD Provsu Tahun 2027 dibuka langsung oleh Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubsu Medan, Kamis (29/1/2026).

Melalui sambutanya, Gubsu mengingatkan kepada seluruh Bupati dan Walikota agar memperhatikan indikator-indikator pembangunan di setiap daerahnya.

“Tahun 2027 menjadi momentum untuk melihat kinerja kepala daerah yang dilantik pada Februari tahun lalu, terlebih daerah yang mengalami bencana banjir dan longsor. Monitoring RPJMD setiap bencana mempengaruhi RPJMD atau tidak, terlebih ada beberapa perusahaan besar yang dicabut izinnya tolong perhatikan betul, tenaga kerja, inflasi, pertumbuhan ekonomi dan indikator pembangunan lainnya,” ungkap Bobby.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) Sumut, Dikky Anugerah, berharap konsultasi publik ini tidak hanya menjadi kegiatan rutin. Pembangunan tahun 2027 menurutnya, harus mampu memberikan lompatan hasil yang nyata.

“Oleh karenanya, saya mengajak seluruh peserta memberikan masukan yang konstruktif berbasis data dan berpihak kepada kepentingan masyarakat luas,” sebutnya.

Pada kesempatan itu, Bupati Samosir Vandiko menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan Forum Konsultasi Publik yang dilaksanakan Pemprov Sumatera Utara, “kita sangat mengapresiasi forum konsultasi publik RKPD Provsu, dimana kabupaten/kota mendapatkan ruang dalam pembiayaan pembangunan yang bersumber dari pemerintah provinsi mulai dari pembangunan infrastruktur jalan, serta penataan kawasan untuk desa berbasis tematik juga fasilitasi sarpras puskesmas rawat inap,” tuturnya.

Ditambahkan Bupati, pembiayaan pembangunan kita dapatkan dengan syarat kabupaten/kota harus menyusun dokumen perencanaan terlebih dahulu, “langkah pak Gubernur ini merupakan wujud konkrit kebijakan kolaboratif dari pemprovsu dengan kab/kota,” tutupnya. (JBR/66)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *