Aksi HMI Berakhir Damai, Wakil Ketua DPRD Medan Rajuddin Sagala Tegaskan Komitmen Tampung Aspirasi

Medan, NoktahsumutcomRatusan mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Medan menggelar aksi unjuk rasa di halaman Gedung DPRD Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis, Rabu (3/9/2025). Dalam aksinya, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan terkait masalah kemiskinan, pungutan liar parkir, kesejahteraan guru honorer, persoalan banjir, hingga maraknya tempat hiburan malam (THM) ilegal di Kota Medan.

Meski massa berharap kehadiran Ketua DPRD Medan, Wong Chun Sen, namun yang turun menemui mereka adalah tiga Wakil Ketua DPRD Medan: H. Rajuddin Sagala (PKS), H. Zulkarnain SKM (Gerindra), dan Hadi Suhendra (Golkar). Turut hadir pula sejumlah anggota DPRD Medan lainnya seperti Elbarino Shah, Modesta Marpaung, Janses Simbolon, Reza Fahlevi, Yia Anggraeni, dr. Faisal Arbie, dan dr. Dimas Sofani Lubis.

Kekecewaan HMI: Ketua DPRD Tak Hadir

Ketua HMI Cabang Medan, Cici Indah Rizki, dalam orasinya menegaskan rasa kecewa atas absennya Ketua DPRD. Menurutnya, setiap kali HMI turun ke jalan, Wong Chun Sen tidak pernah menyambut massa.

“Padahal aksi kami selalu berlangsung tertib. Kami hanya ingin menyampaikan suara rakyat yang menjerit karena pungli parkir, banjir yang tak kunjung teratasi, serta nasib guru honorer yang masih terabaikan. Kehadiran Ketua DPRD seharusnya menjadi bentuk penghormatan terhadap rakyat,” ucap Cici.

Senada, Safrilla Sitorus, Ketua HMI lainnya, juga menyesalkan ketidakhadiran Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas dalam aksi tersebut. “Kekecewaan kami bukan hanya karena beliau tak hadir, tapi karena suara rakyat seakan terus diabaikan,” tegasnya.

Deretan Tuntutan Mahasiswa

Dalam aksinya, HMI menyoroti beberapa persoalan krusial yang dianggap mendesak untuk segera ditangani pemerintah daerah, yakni:

Mega proyek mangkrak, seperti Gedung UMKM di kawasan USU dan Stadion Teladan.

Kesejahteraan guru honorer yang dinilai masih jauh dari kata layak.

Banjir dan persoalan lingkungan yang disebut tak kunjung mendapatkan solusi.

Maraknya THM ilegal yang dituding menjadi sarang peredaran narkoba.

Selain itu, mahasiswa juga menuntut adanya transparansi penggunaan anggaran DPRD Medan agar lebih efisien dan berpihak pada kepentingan publik.

Rajuddin Sagala: Aspirasi Mahasiswa Adalah Amanah

Wakil Ketua DPRD Medan, H. Rajuddin Sagala, tampil menyahuti tuntutan mahasiswa dengan nada menyejukkan namun tegas. Ia mengingatkan kembali pengalaman pribadinya ketika masih aktif di KAHMI dan ikut turun ke jalan pada 1998 saat reformasi.

“Dulu saya juga pernah berdiri di posisi kalian, memperjuangkan perubahan. Karena itu, aspirasi mahasiswa tidak mungkin kami abaikan. DPRD Medan sudah menampung aspirasi rakyat melalui reses dan sosialisasi perda. Khusus bidang pendidikan, DPRD telah menyetujui 20 persen dari APBD 2026 dialokasikan untuk pendidikan,” ungkap Rajuddin.

Namun, ia juga menjelaskan bahwa tidak semua tuntutan bisa ditangani langsung oleh DPRD Kota. “Sebagian memang tupoksi DPRD Medan, tetapi sebagian lainnya harus kami teruskan ke pemerintah provinsi maupun pusat. Apa yang menjadi kewenangan kami, akan kami jalankan. Apa yang bukan, akan kami kawal,” tegasnya.

Zulkarnain: Medan Pionir UHC di Indonesia

Wakil Ketua DPRD lainnya, H. Zulkarnain SKM dari Fraksi Gerindra, menambahkan perspektif berbeda dengan menyoroti capaian positif Pemko Medan dalam bidang kesehatan.

“Kota Medan adalah yang pertama di Indonesia menerapkan Universal Health Coverage (UHC), disusul Aceh. Dengan program ini, masyarakat cukup menunjukkan KTP untuk mendapat layanan kesehatan gratis di rumah sakit maupun puskesmas. Ini adalah bukti nyata langkah maju untuk kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

Zulkarnain menekankan, aspirasi mahasiswa adalah energi moral yang harus dijawab oleh wakil rakyat. “Kami tahu keadilan tidak boleh ditunda, karena setiap penundaan adalah bentuk pengkhianatan. Suara kalian tidak boleh padam. Kalian adalah calon pemimpin masa depan kota ini,” tambahnya.

Tanda Tangan Evaluasi Bersama

Sebagai bentuk komitmen, pimpinan DPRD Medan bersama massa HMI sepakat menandatangani naskah evaluasi kinerja DPRD dan Pemko Medan. Rajuddin menyebut, dokumen tersebut menjadi pegangan bersama untuk memastikan aspirasi mahasiswa benar-benar ditindaklanjuti.

“Kami tidak menutup pintu. DPRD adalah rumah rakyat. Apa yang menjadi kewenangan kami, kami jalankan. Apa yang di luar kewenangan kami, akan kami sampaikan kepada pihak terkait,” jelas Rajuddin.

Tuntutan Transparansi Anggaran

Menutup aksi, Ketua HMI Medan, Cici Indah Rizki, kembali menegaskan pentingnya audit transparan terhadap anggaran DPRD. Ia menilai, efisiensi belanja dewan harus diarahkan sepenuhnya untuk kebutuhan publik, terutama pendidikan dan kesehatan.

“Di tengah rakyat yang kesulitan, para wakil rakyat justru menikmati fasilitas berlebih. Ini mencederai rasa keadilan. Kami minta DPRD berani introspeksi diri, agar keberpihakan kepada rakyat tidak sekadar jargon,” tegas Cici.

Aksi HMI Medan yang berlangsung lebih dari dua jam itu akhirnya ditutup dengan damai. Suara mahasiswa sudah tersampaikan, dan komitmen dewan telah tertulis dalam naskah evaluasi. Namun, perjalanan ke depan akan menentukan: apakah aspirasi ini benar-benar diikuti langkah konkret, atau hanya berhenti pada janji.
(Nurlince Hutabarat)