Rabu, November 27, 2024

Terbaru:

Reses di Tengah Masa Tenang Pilkada: Anggota DPRD Sumut Dameria Pangaribuan Larang Wartawan Ambil Foto
Pembacaan Tuntutan Ditunda, Jaksa Agung dan Kajatisu Diminta Segera Periksa dan Evaluasi Posisi Jaksa Ade Meinarni Barus, SH di Kejaksaan Negeri Cabang Pancur Batu
Tiga Orang Diamankan Terkait Dugaan Politik Uang di Humbang Hasundutan
Sidang Pembacaan Tuntutan Feri Hariyanto Terduga Komplotan Pelemparan Bom Molotov Kerumah Wartawan di Pancur Batu Ditunda, Kajatisu Diminta Segera Evaluasi Posisi Jaksa Ade Meinarni Barus Tuntutan Ditunda, Jaksa Agung dan Kajatisu Diminta Segera Periksa dan Evaluasi Posisi Jaksa Ade Meinarni Barus, SH di Kejaksaan Negeri Cabang Pancur Batu Tuntutan Feri Hariyanto Terduga Komplotan Pelemparan Bom Molotov Kerumah Wartawan di Pancur Batu Ditunda, Kajatisu Diminta Segera Evaluasi Posisi Jaksa Ade Meinarni Barus Judul : Pembacaan Tuntutan Ditunda, Kajatisu Diminta Segera Evaluasi Posisi Jaksa Ade Meinarni Barus Yang Diduga Tidak Profesional Menangani Pekara Judul : Diduga Tidak Profesional, Sidang Ditunda, Kajatisu Diminta Segera Evaluasi Posisi Jaksa Ade Meinarni Barus Judul : Pembacaan Tuntutan Ditunda, Jaksa Agung dan Kajatisu Diminta Segera Periksa dan Evaluasi Posisi Jaksa Ade Meinarni Barus, SH di Kejaksaan Negeri Cabang Pancur Batu Pancur Batu | Sidang pembacaan tuntutan terdakwa Feri Hariyanto alias Peker terduga komplotan pelempran bom molotov kerumah wartawan di Pancur Batu yang diagendakan pada Selasa, 26 November 2024 pukul 10.50 wib tiba tiba ditunda. Padahal terdakwa Feri Heriyanto sudah dibawa ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di Pancur Batu dan JPU Ade Meinarni Barus sudah terlihat berada di Pengadilan JPU Ade Meinarni Barus tidak memberitahu akan adanya penundaan pembacaan putusan kepada korban yang sudah menunggu sudah lama di Pengadilan. JPU Ade Meinarni Barus diduga pergi meninggalkan Pengadilan secara diam diam dan tidak ada memberitahukan akan penundaan pembacaan tuntutan terdakwa Feri Hariyanto kepada Korban. Mirisnya, Terdakwa Feri Hariyanto sudah dibawa oleh pihak kejaksaan untuk menunggu antrian di dalam ruang persidangan, Namun hingga pukul 14.50 wib. terdawa Feri Hariyanto tidak juga disidangkan dan sekitar pukul 14.55 wib Feri Hariyanto dibawa kembali sel sementara di Pengadilan. Hingga pukul 15.12 Wib belum ada terlihat tanda tanda akan disidangkannya terdakwa Feri Hariyanto. padahal sejumlah warga dan korban masi berada di Pengadilan menunggu. Korban juga meminta Kepala Kejaksaan Agung dan Kajatisu untuk segera memeriksa dan mengevaluasi posisi Jaksa Ade Meinarni Barus yang dinilai tidak profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai penuntut umum dan juga diduga mempermaikan penanganan pekara pelemparan bom molotov kerumah wartawan di Pancur Batu. “Saya akan surati Kepala Kejaksaan Agung, Jaksa Agung Muda Pengawasan dan Kajatisu supaya memeriksa Jaksa Ade Meinarni Barus yang diduga tidak profesional dalam menjalankan tugasnya, saya juga meminta supaya posisinya segera dievaluasi, Jaksa Ade Meinarni Barus diduga sudah memblokir wa saya dan saya tidak bisa lagi bertanya terkait sidang yang ditanganinya, hari ini agenda penuntutan terdakwa tapi sampai sore tadi kami di pengadilan tidak ada disidangkan padahal terdakwa sudah di ruangan sidang, JPU pun tiba tiba menghilang tak tau entah kemana,” pungkasnya. Kajatisu Idianto,SH saat di konfirmasi mengenai hal tersebut belum terlihat memberikan tanggapan. Kacabjari Pancur Batu Yus Iman Mawardin Harefa, S.H., M.H saat di konfirmasi membenarkan bahwa sidang pembacaan tuntutan terdakwa Feri Hariyanto ditunda. “Sidang ditunda karena belum turun rentutnya,” ujarnya.
Terungkap Dalam Dakwaan, Ada Nama Yudi, Balong dan Butong Yang Diduga Ikut dan Mengetahui Rencana Pelemparan Bom Molotov Kerumah Wartawan di Pancur Batu ?

Kemendagri Setujui 94,86 Persen Usulan PSO Pemda

Desember 23, 2021 Sri Noktah 0 Komentar

Media Noktah sumut)22/12/2021
Jakarta – Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Akmal Malik menjelaskan, saat ini Kemendagri telah menyetujui 493 pemerintah kabupaten/kota dari 508 daerah yang mengajukan usulan Penyederhanaan Struktur Organisasi (PSO). Persetujuan ini juga diberikan kepada 32 pemerintah provinsi yang sebelumnya turut menyampaikan usulan.

“Kemendagri mengapresiasi kolaborasi pemerintah daerah (Pemda) guna mewujudkan program prioritas presiden, yaitu penyederhanaan birokrasi,” ujar Akmal dalam keterangan tertulisnya, Rabu (22/12/2021).

Secara keseluruhan, sambung Akmal, persetujuan itu meliputi 140.474 jabatan dari target jabatan yang hendak disederhanakan sebanyak 143.115 jabatan. Angka ini setara dengan 94,86 persen dari seluruh target capaian PSO di tingkat Pemda.

Akmal menegaskan, bagi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang telah mendapatkan pertimbangan teknis dan persetujuan PSO, agar segera menetapkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) mengenai kelembagaan dan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) bagi perangkat daerahnya.

“Untuk selanjutnya, segera menyampaikan usulan penyetaraan jabatan kepada Menteri Dalam Negeri berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf b Permen PANRB Nomor 17 Tahun 2021,” lanjutnya.

Di lain sisi, Akmal mengatakan, berdasarkan data yang dimiliki Kemendagri, hingga 2 Desember 2021 terdapat 508 kabupaten/kota yang telah mengajukan PSO, sedangkan 15 kabupaten/kota lainnya belum mengajukan. Kabupaten/kota yang belum mengajukan itu di antaranya 2 daerah di wilayah Sumatera dan 13 daerah di wilayah Timur (Papua dan Papua Barat). Sementara dari total 34 provinsi, 2 di antaranya belum mengajukan usulan PSO ke Kemendagri, yakni Papua dan Sumatera Selatan.

“Kami (Kemendagri) telah menegur secara tegas bagi pemerintah daerah yang belum melaksanakan perintah presiden ini,” pungkas Akmal(Srisahati)

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

https://www.jelajahnews.id/