Pemkab Samosir Gelar Rakor Penilaian Survey Status Gizi Indonesia 2024
Noktahsumut.com, Samosir
Pemerintah Kabupaten (atau Pemkab) Samosir menggelar Rapat Koordinasi (Rakoor) tim percepatan penurunan stunting guna menindaklanjuti penilaian Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024.
Rakor dibuka secara resmi oleh Asisten I Tunggul Sinaga di Aula Kantor Bupati Samosir dihadiri Asisten II Hotraja Sitanggang, Kadis P3AP2KB Friska Situmorang, Kadis Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, Camat dan Kampus se-Kabupaten Samosir dan berbagai stakeholder terkait.
Asisten Pemerintahan dan Kesra Tunggul Sinaga menegaskan seluruh OPD harus memberi perhatian penanganan stunting di Samosir. Dukungan OPD dimaksudkan untuk melakukan intervensi dengan menyusun rencana langkah pencegahan kedepan, Sabtu (21/6/2025)
“Rapat koordinasi tim percepatan stunting sangat penting , mari kita satukan tekad dan pelayanan memberantas stunting di Samosir. Sebagai leading sektor, OPD teknis harus memahami serta melaksanakan tugas fungsinya. Meletakkan secara mendasar alternatif, sebagai langkah yang akan ditempuh dalam mencegah stunting” tegas Tunggul.
Dalam upaya penurunan prevalensi stunting di Sumatera Utara (Sumut), Aci Debby Oktori Nasution dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumut menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Sumut akan menyelenggarakan gerakan serentak untuk pemberian makanan tambahan kepada 2.000-an lebih anak selama 90 hari dengan biaya Rp 15.000/anak/hari.
“Yang lebih penting mencegah pertambahan angka stunting. Perkembangan gizi, pemberian makanan tambahan bagi anak harus terus dipantau”.
Lebih lanjut disampaikan, Pemerintah Daerah harus mengutamakan keluarga stunting sebagai penerima JKN, sehingga anak yang mengalami stunting dapat dirujuk dan ditangani dirumah sakit. “Pemerintah daerah perlu menjalin kerjasama dengan pihak rumah sakit sebagai rujukan anak yang mengalami stunting, tentunya dengan JKN yang dimilki” ucapnya.
Pemkab Samosir saat ini melakukan pelatihan langsung penandaan (stagging) kepada operator desa, kecamatan dan kabupaten. Stagging ini guna menghasilkan data akurat yang akan menjadi rekomendasi intervensi yang bersifat data yang diinput melaluo aplikasi WebAksi Bangsa yang terintegrasi. (JBR/15)