Kapolri Tegaskan Netral di Pemilu Tahun 2024, Berbanding Terbalik dengan Binkar HRD POLRI
JAKARTA //NoktahsumutcomPOLRI melalui Divisi Propam yang merupakan salah satu unsur pengawas di bidang pembinaan profesi dan pengamanan di lingkungan internal, terus berkomitmen untuk menjaga netralitas seluruh Personel Korps Bhayangkara saat menghadapi seluruh tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024.
Kadiv Propam POLRI, Irjen Syahardiantono mengungkapkan, komitmen tersebut merupakan tindak lanjut dari Instruksi KAPOLRI Jenderal Listyo Sigit Prabowo terkait netralitas seluruh Personel kepolisian dalam proses pesta demokrasi.
“Ada arahan Pak KAPOLRI tentang netralitas. Tentunya ada juga Undang-Undang yang mengatur tentang kepolisian Pasal 28 Ayat (1) dan (2), bahwa Polisi netral”, kata Syahar dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, pada Minggu.(17/12/2023)
Dalam memastikan Personel POLRI netral, Syahar menyebut, setidaknya ada pendekatan yang di lakukan, yakni preemtif, preventif, dan represif.
“Kita ada premtif, preventif dan represif”, ujar Syahar.
Sementara itu, Karowabprof Divisi Propam Polri Brigjen Agus Wijayanto menjelaskan, untuk preemtif, pihaknya fokus melakukan penguatan di internal. Di antaranya adalah meningkatkan ketakwaan hingga keteladanan pimpinan dari unit terkecil.
“Preventif kita lakukan deteksi dini. Di Divisi Propam ada Biro Paminal, tugasnya pengamanan internal Polri. Deteksi dini netralitas, patroli siber, dan tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) kita ada Propam melekat disitu pengawasan”, ucap Agus.
Dari segi represif, kata Agus, Propam telah membentuk Tim Khusus (Timsus) dari Biro Paminal, Provos dan Wabprof, apabila di ketemukan adanya pelanggaran.
Terpisah, Diduga Kuat KAPOLRI dan WAKAPOLRI Kompak Sokong Gibran.
Pasalnya, Sejumlah perwira tinggi di jajaran kepolisian Republik Indonesia (POLRI) mengaku tidak nyaman dengan manuver Kapolri Listyo Sigit Prabowo yang berupaya untuk membantu pemenangan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Sumber yang dekat dengan pimpinan Polri mengaku mendapatkan laporan bahwa beberapa jenderal bintang tiga merasa bingung dengan sikap Kapolri yang menggerakkan sejumlah kepala satuan wilayah di internal POLRI untuk membantu pemenangan Prabowo-Gibran.
Ia menjelaskan, terjadi kegaulauan yang dialami para perwira tinggi. Ia menyebut nama Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) POLRI Komjen Ahmad Dofiri yang mengaku bingung dengan sikap keberpihakan Kapolri. “Dia (Irwasum) ingin maju (mencegah keberpihakan), namun ternyata beberapa temannya juga telah dikondisikan”, ujarnya.
Selain Irwasum, lanjutnya, ada juga Kabareskrim Komjen Wahyu Widada juga mengatakan tidak nyaman. Sama seperti dengan Dofiri, Wahyu juga berkeluh kesah, namun tidak bisa melakukan banyak hal.
Ada juga Gubernur PTIK Irjen Nico Afinta. “Nico ini merasa tidak nyaman dengan apa yang terjadi di Jawa Timur, karena dia kan pernah jadi kapolda di sana (Jatim)”, tuturnya.
Sumber ini menceritakan bahwa apa yang terjadi Jawa Timur, operasi pemenangan Gibran Jatim, diduga melibatkan 18 Polres, termasuk di wilayah madura.
Upaya untuk pemenangan Gibran itu langsung ditangani oleh Wakapolda Brigjen Akhmad Yusep Gunawan beserta Dirlantas Polda Jatim Kombes Komarudin dan Kapolrestabes Surabaya Kombes Pasma Royce.
Menurut sumber tersebut, Wakapolda Jatim yang sempat ditemuinya mengaku tidak kuasa menolak, karena jika menolak maka akan diganti.
“Jadi curhatan mereka sama. Kalau mereka tidak dijalankan akan diganti, itulah yang membuat mereka tidak nyaman, karena jika tidak jalan akan diganti”.
Tidak hanya di Jatim, sumber tersebut juga mendapatkan laporan bahwa upaya serupa juga dilakukan di wilayah polda lainnya. Ia juga mencontohkan di Sumatera Utara, yang langsung ditangani oleh WAKAPOLRI KOMJEN AGUS ANDRIYANTO.
“Jadi, di Sumatera Utara itu, kapoldanya dalam tanda kutip, bukan Pak Agung (Irjen Agung Setya Imam Effendi), tetapi Wakapolri Agus Andriyanto yang khusus ditugaskan oleh KAPOLRI untuk menggarap di Sumut. Makanya di kapolres-kapolres setempat goyang juga itu. Karena posisi yang tidak nyaman itu tadi”, jelasnya.
Sumber tersebut menyatakan bahwa sebenarnya di internal polri itu juga terbelah. Namun pihak yang tidak mau ikut mendukung Gibran tidak bisa juga mencegah manuver Kapolri. Selain itu, tidak semua kapolda yang diberikan instruksi membantu pemenangan.
“Yang menarik yakni instruksi tersebut tidak bersifat terbuka. Misalkan kapolda X, silahkan anda ke rumah dinas saya, di situlah perintah diberikan”, ujarnya.
Ia mengatakan, sebenarnya hanya orang-orang kepercayaan Kapolri yang aktif mengkonsolidasi dukungan kepada Prabowo-Gibran.
“Dan menariknya, di internal polisi yang diwacakan Gibran, bukan Prabowo. Sedangkan di TNI, yang diwacakana Prabowo. Sehingga ini menjadi klop kepentingan untuk menggerakkan TNI/Polri untuk memenangkan Prabowo-Gibran”, tukasnya.
Irjen Abdul Karim Kapolda Banten, dan IJP Asep Adi Suheri Wakabareskrim merupakan pimpinan satgas Baru NCS (National Cooling System) yang sebenarnya jelmaan dari Satgas merah putih baru yang bertugas melakukan pemenangan dengan cara2 mencari kesalahan paslon lain termasuk mengumpulkan uang dari pengusaha2 hitam seperti judi online , tambang, prostitusi, Narkoba dan pemerasan pengusaha2 nasional.
Selain itu BJP. Ribut Karo Binkar HRD Polri adalah orang dekat solo karena pernah menjadi Kapolresta Solo, adalah operator yang mengumpulkan sumbangan dari para kapolres dan menekan para kapolres untuk operasi pemenangan didaerahnya melalui babinkamtibmas termasuk Apk2 gibran dan PSI kaesang yang masif. Kalau tidak dilaksanakan akan diganti.(Red/Tim)